Select a type of content

Create a post
Create a Post

Post an article, video or podcast to the community
Create a learning course
Create a Learning course

Post a course to the interactive learning hub
No result
Start searching

You can search for an article or a topic and category.

Gerson Merari Saleleubaja
Gerson Merari Saleleubaja
Journalist @ www.mentawaikita.com
Mentawai indigenous journalist covering regional news
Climate Change Equality Sustainability

Gerson Merari Saleleubaja is a Mentawai indigenous journalist, covering various topics that affect the region and community, from illegal logging activities carried out by timber companies to the resistance of indigenous people to dangerous economic permits. His work generates a deep impact within the community and fuels widespread civic engagement. His reporting on illegal logging and the subsequent community protest resulted in government revocation of all timber utilisation permits in Mentawai. Reporting for a local Mentawai media network called Puailiggoubat since 2002, he transitioned to online journalism at www.mentawaikita.com in 2015. Gerson trained with various professional organisations in Indonesia and the Indonesian Press Council. Gerson is also a member of the Alliance of Independent Journalists (AJI).

The Mentawai indigenous people are adamantly against timber permits
The Mentawai indigenous people are adamantly against timber permits
Melki Sanenek terlihat sibuk saat ditemui sore itu, Minggu (27 Juni 2021). Pria berusia 60 tahun itu terlihat menyalai kelapa untuk dijadikan kopra tepat di samping rumahnya yang berada di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.Mengawali pembicaraan, Melki mengatakan kopra tersebut merupakan salah satu sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kelapa yang dijadikan kopra itu sebagian berasal dari ladang sendiri dan sebagian dibeli dari warga sekitar dalam bentuk kelapa bulat.“Harga kopra saat ini cukup bagus yakni Rp9 ribu perkilogram, ini sebagai sumber pendapatan masyarakat di sini,” katanya.Melki menyebutkan ladang kelapa dan cengkeh yang dimilikinya terancam habis jika PT. Biomass Andalan Energi (BAE) mulai melakukan land clearing. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 2 Mei 2017. Sisa lahan yang bisa dikelola masyarakat berdasarkan informasi yang diterima Melki hanya sejauh 5 kilometer yang diukur dari pantai.Melki bersama suku lain sudah melayangkan surat penolakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHI) yang dijabat oleh Siti Nurbaya dan Kepala BKPM, untuk mencabut atau membatalkan seluruh bentuk perizinan HTI.Surat tersebut diserahkan perwakilan masyarakat Adat Mentawai kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, di ruang pertemuan Sekjen di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu, 25 Oktober 2017.Surat penolakan suku atas izin HTI itu berasal dari 52 suku di kecamatan Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Utara, diantaranya suku Sanenek, Sakailoat, Sirirui, Sabulukkungan dan Sauddeinuk. Sementara suku yang menerima HTI meski dilakukan perseorangan dan bukan keputusan suku, yakni Sageileppak.Selain surat penolakan, mahasiswa Mentawai yang tinggal di Padang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Sumatera Barat aktif melakukan protes menuntut pencabutan izin di Mentawai namun pemerintah pusat bersikukuh melanjutkan izin HTI itu.Pada 29 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin HTI PT. BAE dengan luas konsesi 19.876,59 hektar untuk ditanami kaliandra (Calliandra calothyrsus).Berdasarkan dokumen analisi dampak lingkungan PT. BAE kaliandra memiliki viabilitas hidup yang tinggi sehingga dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Produksi kaliandra cukup tinggi di daerah dengan ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut (dpl). Pertumbuhan kaliandra akan cepat di daerah curah hujan yang berkisar 1000-4000 mililiter.Namun pada beberapa kasus mereka menemukan bahwa Kaliandra juga mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 150 meter di atas mdpl., yang merupakan angka rata-rata rata-rata ketinggian tanah di Kepulauan Mentawai.150 meter mdpl. Sementara dari curah 2.500-4.500 mililiter per tahunDisebutkan juga dalam dokumen itu keuntungan menanam Kaliandra untuk produksi kayu energi antara lain pemanenannya dengan cara memangkas cabang-cabangnya yang dapat dilakukan secara berulang sehingga tidak perlu menanam pohon baru setelah pemangkasan.Tanah-tanah milik suku yang masuk areal konsesi meliputi Desa Saliguma, Desa Saibi Samukop  dan Desa Cimpungan di Kecamatan Siberut Tengah serta  Desa Sirilogui, Desa Bojakan dan Sotboyak di Kecamatan Siberut Utara.Kegiatan HTI ini akan berdampak kepada 7.196 jiwa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Siberut Tengah dan 9.597 jiwa di Kecamatan Siberut Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021.Tanah milik suku Melki yang berada di Kaleak, Boblo, Sibokbongi dan Toroiji sekitar ratusan hektar tidak luput dari peta konsesi HTI. Menurutnya penunjukan wilayah adatnya dalam kawasan HTI belum mendapatkan persetujuan dari sukunya. Hingga saat ini, belum ada pihak yang dapat memberikan data akurat soal luas lahan empat kawasan tersebut.“Cerita kepemilikan tanah kami jelas, dan hal itu disampaikan secara turun temurun. Kalau ada yang mengklaim bahwa kami suku Sanenek sudah menyerahkan tanah, itu hanya pernyataan sepihak,” kata Melki Sanene, Warga Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.HTI yang memiliki izin pertama hingga 60 tahun dan dapat diperpanjang hingga 35 tahun membuat Melki khawatir sebab dirinya dan anak-anaknya nanti tidak dapat mengelola tanah miliknyaSebelum mendapat izin dari BKPM pada Mei 2017, PT.BAE telah mendapat izin pertama pada tanggal 11 Januari 2016. Namun izin kepada PT.BAE untuk mengelola hutan produktif di Pulau Siberut seluas 20.110 ha menjadi hutan tanaman Industri itu kemudian dibatalkan oleh BKPM karena PT. BAE tak mampu menyusun dan menyelesaikan dokumen analisis dampak lingkungan/UKL-UPL dan izin lingkungan sesuai batas waktu, yakni 150 hari kalender setelah terbit izin.Nikanor Saguruk, mantan wakil ketua DPRD Mentawai yang menjabat kala izin HTI pertama dikeluarkan yang diklarifikasi tentang surat yang dilayangkan ke Sekjen KLHK. Nikanor mengatakan pihaknya tidak pernah menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat tersebut. Posisi Perempuan RentanJika di kalangan para pria perdebatan kehadiran HTI mulai memanas namun justru sebaliknya kaum perempuan terlihat tenang-tenang saja sebab keputusan penyerahan lahan tidak banyak melibatkan mereka.“Kami jarang dilibatkan soal pembahasan penyerahan lahan, memang kami terkadang diundang namun tak bisa berpendapat apa-apa, paling kami hanya menyediakan makanan dan minuman jika musyawarah dalam suku dilakukan,” kata Marlianna Sageileppak, perempuan 53 tahun ini.Terkadang Marlianna mengaku seakan tidak dianggap sebagai anggota keluarga sukunya sebab peralihan penguasaan tanah sukunya terjadi tanpa sepengetahuannya.Menurut Keisa Saponduruk (45), ibu rumah tangga di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, keberadaan lahan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena lahan tempat untuk menanam tanaman muda dan tua yang menyokong kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan keluarga“Kalau tidak ada lahan bagaimana kita bisa menanam keladi, pisang, ubi dan padi sawah untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya. Desakan EkonomiMurtias Sageleippak (60)  merupakan warga Desa Saibi yang diangkat menjadi penghubung masyarakat (Humas) oleh PT. BAE.“Jika tidak ada penyebaran Covid-19 ini maka mereka akan langsung beroperasi,” kata Murtias Sageileppak.Murtias Sageileppak mengatakan sukunya punya lahan yang masuk HTI di Kaleak dengan luas 150 hektar. Jika di dalam tanah tersebut terdapat perkampungan dan tanaman masyarakat maka perusahaan akan mengeluarkannya dalam kawasan konsesi seluas pemukiman atau perladangan masyarakat, tidak seluruhnya.Tak bisa dipungkiri bahwa akan ada ladang masyarakat yang kena dampak karena letaknya tepat di jalur mobilitas perusahaan sehingga perlu diterobos. Namun ganti rugi tanaman itu telah diperhitungkan oleh pihak perusahaan.Ia mengklaim ganti rugi tanaman telah bicarakan dengan pemerintah desa, kecamatan, dusun dan tokoh masyarakat yang ada di sana. Contoh cengkeh 1 batang yang bagus nilai Rp2 juta, kelapa yang telah berbuah Rp1,5 juta per batang yang telah berbuah dan bambu Rp500 ribu per rumpun.Murtias beralasan menerima HTI karena desakan ekonomi sebab tidak ada usaha lain karena perusahaan berjanji memberi uang Rp20 juta ketika akan mengelola tiap 50 hektar tanah suku dikelola.Jika suku Sageileppak memiliki tanah 150 hektar yang masuk kawasan HTI maka mereka akan mendapatkan uang Rp60 juta. Lantas bagaimana tanahnya yang kurang dari 50 hektar? Murtias mengatakan jumlah uang yang akan dibayarkan  dikurangi. Pembayaran tanah itu hanya sekali bayar ketika akan digunakan oleh perusahaan HTI dan di luar ganti rugi tanaman.Kepala Desa Saibi, Binsar Saririkka mengatakan pembahasan soal HTI di Saibi belum mendetail. Ia mengaku belum tahu persis lokasi tanah yang akan diambil untuk dijadikan area konsesi HTI tersebut.Ia menyebutkan PT.BAE hanya sebentar melakukan sosialisasi pada penghujung tahun 2018 di Saibi sehingga beberapa pertanyaan tidak terjawab karena waktu mereka sangat sedikit. Poin yang disampaikan saat itu berupa rencana mereka akan membuka areal HTI yakni  titik lokasi tanah di Kalek yang dimulai setelah 5 kilometer dari pantai  yang jadi sasaran penanaman kaliandra.Rapat sosialisasi itu hanya diikuti beberapa individu yang mewakili diri sendiri, perangkat desa, dan PT. BAE.“Kita belum pernah diskusi serius soal itu, tapi pada intinya jika masyarakat menerima ya kita terima saja, jika masyarakat menolak maka kita tolak bersama-sama,” katanya.Meski satu suku dengan Murtias Sageileppak, Hasan Sageileppak (62), salah satu tetua dari Suku Sageileppak paling kuat protes terkait penguasaan tanah suku Sageileppak oleh PT. BAE. MentawaiKita menemui Hasan di perladangannya di daerah Kaleak, Saibi Samukop, Selasa, 29 Juni 2021.“Di Suku kami tidak ada pembicaraan soal penyerahan tanah, setahu saya tidak ada pertemuan, tahu-tahu tanah kami di Kaleak sudah menjadi areal HTI,”  kata Hasan Sageileppak, Desa Saibi SamukopIa pernah menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2019 yang dilakukan oleh PT.BAE di Desa Saibi Samukop bersama suku-suku lain di Saibi yang bertujuan membentuk kepala suku, namun tidak jelas fungsi dari pembentukan itu. Tidak ada pembahasan soal posisi tanah dan perladangan masyarakat di pertemuan itu. Menurut Hasan ganti rugi yang dijanjikan perusahaan atas pengambilan lahan pertanian miliknya juga tidak berguna sebab hanya sekali bayar.Tarida Hernawati, antropolog yang meneliti tentang kebudayaan Suku Mentawai mengatakan pemilihan kepala suku atau yang diistilahkan Sikebbukat Uma hanya dapat diangkat melalui musyawarah anggota suku, bukan pihak luar.Selain itu kata Tarida, kepala suku yang telah diangkat tidak memiliki kewenangan mengatasnamakan keputusan sukunya untuk memutuskan suatu hal tanpa persetujuan seluruh anggota suku (uma).“Kepala suku memiliki peran menjadi juru bicara atas keputusan musyawarah seluruh anggota suku, kalau ada pihak luar yang membentuk itu artinya menyalahi aturan adat,” kata Tarida Hernawati.Di tempat terpisah, Kortanius Sabeleake, wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang menjabat saat marak-maraknya pengurusan izin HTI, menyebutkan sejak tahun 1970-an perusahaan kayu mengeksploitasi Mentawai, tidak ada kontribusi yang diterima Orang Mentawai. Apa yang disebutkan Kortanius tersebut sesuai publikasi yang ditulis dalam buku 20 tahun YCMM memperjuangkan Hak Masyarakat Adat yang berjudul, “yang terus di garis lurus”.“Kontribusi mereka membuat kerusuhan dan konflik antar masyarakat, kita diadu,” katanya.Pemda Mentawai hanya mendapat pembagian Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Rp2 miliar dari pemerintah pusat hasil eksploitasi hutan Mentawai. Pendapatan itu sangat timpang dibanding pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Mentawai yang menyumbang Rp10 miliar setahun.“Kita rugi, kayu kita habis, kita yang kena dampaknya banjir, dana Corporate Social Responsibility (CSR) pun tidak kita terima, bahkan laporannya tidak ada,” kata Korta.Melki Sanenek tak sendiri, Absalom Sakailoat, salah satu tetua suku Sakailoat juga menolak HTI. Pria 70 tahun itu mengetahui kehadiran HTI di kampungnya namun tak mengerti apa tujuannya.Absalom menyebutkan menguasai tanah sukunya tanpa izin merupakan tindakan yang tak bisa dibenarkan.Direktur Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, Rifai  mengatakan pengakuan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perda PPUMA harus dimanfaatkan terutama oleh masyarakat agar kedudukan mereka selaku Masyarakat Adat sah sebagai subyek hukum.Dengan demikian, lanjut Rifai sebagai subyek hukum mereka bisa menegakkan hak-hak adatnya ketika berhadapan dengan subjek hukum yang lain baik perusahaan maupun pemerintah.“Ketika suku-suku pemilik tanah di lokasi HTI sudah memperoleh pengakuan, maka mereka bisa menolak HTI jika menurut mereka kehadiran HTI akan memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan mereka. Tetapi jika menurut mereka kehadiran HTI bisa menjadi peluang bagi perbaikan berbagai aspek kehidupan mereka, mereka bisa menegosiasikan kepentingan mereka secara lebih kuat dengan pihak HTI dan pemerintah, berbasis pada hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pihak lain yang ingin berhubungan dengan mereka selaku subyek hak dari hak-hak adat yang mereka miliki,” kata Rifai.Perjuangan yang tidak asing bagi komunitas masyarakat adat. “Maka perlu saya tegaskan jika belum ada izin dari kami sebagai pemilik tanah maka tidak boleh mereka masuk. Tidak mudah menyelesaikan sengketa tanah di Mentawai, nenek moyang kami mati-matian mempertahankan tanah kami sejak dulu,” kata Absalom.Sudah lima tahun berjalan sejak izin HTI PT. BAE dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia namun belum terlihat pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan.Meski begitu Ishak Salakkau, pria 60 tahun warga Desa Saibi mengaku masih cemas sebab meski perusahaan belum beroperasi namun izin belum dicabut oleh menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Ditemui pada Desember 2022, Ishak mengatakan perusahaan sewaktu-waktu dapat beroperasi. Kecemasan Ishak bukan tanpa alasan sebab ladang yang dikelola saat ini masuk areal konsesi HTI.“Yang jelas jika mereka menjadikan perladangan milik saya sebagai areal konsesi mereka, saya tidak akan biarkan,” katanya.Sebab menurutnya, ladang yang saat ia kelola bersama dengan istrinya merupakan sumber kehidupan mereka. Di ladang itu ada cengkeh, pinang, pohon gaharu, bambu dan tanaman obat mereka.
0 Comments   09 June 2023
Mentawai people's pharmacy forest destroyed due to exploitation
Mentawai people's pharmacy forest destroyed due to exploitation
Sembari berdoa dalam hati Gustaf Taikatubutoinan memetik kuncup bunga gandasuli yang berada di samping rumahnya di Desa Goiso’oinan, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.Pria berusia 64 tahun ini sedang mengumpulkan ramuan dari tumbuhan untuk obat sakit kepala. Jumlah kuncup bunga gandasuli yang dipetiknya terdiri dua bagian dan masing-masing bagian itu terdiri dari sembilan kuncup ditambah satu bunga bunga gandasuli lengkap dengan tangkainya.Setelah memetik bunga tersebut, ia kemudian mencampurnya dengan kencur dan kemudian ramuan tersebut dihaluskan menggunakan gigiok (alat menghaluskan benda khas Mentawai yang terbuat dari pelepah enau). Aroma wangi menyegarkan langsung tercium ketika bahan-bahan obat-obatan tersebut dihaluskan. Kemudian ramuan yang telah halus itu ditetesi dengan minyak kelapa. Sambil mencampur ramuan tersebut tak lupa Gustaf berdoa dalam hati agar ramuan tersebut memberi khasiat penyembuh.Setelah itu ramuan tersebut diperasnya di atas kepala, selanjutnya kepalanya diurut berulang-ulang dari bawah menuju ke atas.Gustaf merupakan ahli obat yang cukup populer di desanya dan wilayah sekitarnya. Menurut pengakuannya, kemampuan meramu obat untuk orang-orang sakit yang meminta pertolongan kepadanya didapat dari wangsit mimpi. Lewat petunjuk mimpi itulah kemudian dia meramu obat.“Itu bukan kemampuan saya sendiri tapi ada yang memberi petunjuk melalui mimpi, seseorang yang datang ke dalam mimpi saya memberitahukan kepada saya apa obat untuk sakit si pasien, bagaimana cara mengambil obat dan cara penggunaannya,” kata Gustaf pada 28 Juni 2022 di Goiso’oinan.Meski dia seorang ahli obat di kampungnya ia menolak dipanggil sikerei (tabib tradisional Mentawai yang dapat berkomunikasi dengan dunia roh). Ia juga tidak mau menjadi sikerei meski kakaknya ada yang menjadi sikerei. Walaupun Gustaf ahli dalam meramu obat namun semua khasiat obat diserahkan kepada kuasa Tuhan. Sehingga untuk memetik obat dia selalu berdoa dalam hati menurut kepercayaan yang dia anut. Ia juga tidak meremehkan peran dari layanan kesehatan yang dibangun di kampungnya seperti Puskesmas. Sebab tidak semua obat dapat ditangani oleh medis. Penyakit seperti terkena bajou atau kisei (gangguan makhluk halus) butuh pengobatan secara tradisional. Peran inilah yang banyak ditangani oleh Gustaf.Sebagai orang yang mengandalkan ramuan dari hutan, Gustaf sangat keberatan jika hutan-hutan di kampungnya dieksploitasi. Menurut dia, beberapa tanaman obat tidak dapat dibudidayakan di pekarangan rumahnya, tumbuhan itu hanya tumbuh saat berada di habitat aslinya yakni hutan.Hutan bagi Gustaf merupakan apotek sehingga kehilangan hutan merupakan kehilangan sumber obat untuk menolong orang banyak.“Saya kewalahan mencari bahan obat karena beberapa jenis tanaman berada jauh di hutan, apalagi sekarang sudah banyak hutan yang rusak karena ditebangi perusahaan dan juga akibat pembukaan perladangan masyarakat setempat, saya harus berjalan berjam-jam melewati bukit dan rawa ke daerah yang jauh karena di dekat kampung tidak ada lagi,” ujarnya.Sekitar 20 tahun yang lalu, Gustaf masih mendapati tanaman obat di hutan sekitar kampungnya, namun sekarang kondisinya berbeda. Ia mengaku saat warga yang meminta pertolongan pengobatan datang darinya secara berturut membuatnya kewalahan sebab sumber obat sudah jauh. Ia berharap tidak ada lagi izin eksploitasi hutan di kampungnya.Jauh di Pulau Siberut, Aman Boroi Ogok, salah seorang sikerei yang menetap di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan juga mengalami dilema yang sama. Banyak hutan sekarang yang sudah dikonversi menjadi perladangan dan pemukiman sebagian besar terancam kehadiran perusahaan kayu.“Kami sikerei tidak memiliki apotek seperti di rumah sakit, sehingga untuk mengobati orang sakit dengan menggunakan dedaunan dan tumbuhan lain harus dipetik di hutan, sekarang banyak yang sudah menjadi ladang dan di tempat lain dimasuki perusahaan,” katanya pada Juli 2022.Pria 62 tahun ini mengaku tak bisa berbuat banyak apalagi soal perusahaan kayu yang akan mengambil kayu di hutan mereka. Pengetahuan yang terbatas dan di sisi lain lawan yang seimbang membuatnya pasrah.Meski begitu ia tetap menjalankan profesi menjadi sikerei sebagai orang yang penyembuh bagi orang sakit.Usaha menyelamatkan pengetahuan tanaman obat tradisional Mentawai sebenarnya telah diterapkan di Mentawai dengan program kolaborasi antara dokter dengan menggunakan keahlian medis dan sikerei yang menggunakan obat tradisional dengan kekuatan supranatural untuk menangani masyarakat yang sakit. Rencana itu dicetuskan Bupati Kabupaten Mentawai yang saat itu masih dijabat Yudas Sabaggalaet pada 2019 saat meresmikan Puskesmas Simatalu di Kecamatan Siberut Barat. Program itu kemudian dilansir pada 12 April 2019 saat peresmian Puskesmas Sarereiket di Kecamatan Siberut Selatan oleh Bupati.Di sisi lain, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai lembaga lokal yang memperjuangklan hak-hak masyarakat adat Mentawai, Rifai mengatakan eksploitasi hutan Mentawai sangat berdampak hilangnya tanaman obat tradisional Mentawai. Hal itu akan lebih terasa jika masyarakat Mentawai sangat tergantung proses pengobatan tersebut.Ke depan masyarakat Mentawai akan sangat tergantung dari obat medis dari fasilitas kesehatan. “Pertanyaannya adalah apakah akses layanan kesehatan dan ketersediaan obat medis itu sudah menjangkau seluruh daerah di Mentawai,” kata Rifai pada 19 Agustus di Padang. Menurut penilaian Yayasan Citra Mandiri Mentawai, lembaga yang aktif mengadvokasi hak-hak masyarakat adat Mentawai,  laju kerusakan hutan di Mentawai lebih cepat ketimbang ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan medis di kampung-kampung.“Itu perlu dipikirkan sebab laju kerusakan hutan di Mentawai lebih cepat ketimbang ketersediaan layanan kesehatan,” katanya di Padang 19 Agustus.Kerusakan Hutan MentawaiKekhawatiran Gustaf bukan tanpa alasan, saat ini di Pulau Sipora terdapat beberapa aksi penebangan hutan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Kegiatan penebangan di sebagian hutan Berkat dilakukan oleh Aser Sababalat (70) sejak Januari 2022. Hutan seluas 243 hektare di Dusun Berkat berada di kawasan Arel Penggunaan Lain (APL). Untuk melakukan penebangan hutan alam di atas lahan tersebut, Aser sebagai pemegang kuasa hak atas tanah hanya perlu meminta hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah 3 Pekanbaru. Harga jual kayu yang diterimanya hanya Rp70 ribu per kubik.Mudahnya pengurusan penebangan hutan di kawasan APL membuat masyarakat Mentawai di beberapa lokasi, seperti Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pagai Selatan dalam setahun terakhir beramai-ramai mengajukan hak akses. Mereka mengajukan hak akses penebangan kepada BPHP Wilayah 3 Pekanbaru dengan dimodali investor.Kepala Seksi Perencanaan BPHP Wilayah 3 Ruslan Hamid mengatakan saat ini BPHP Wilayah 3 telah memberikan tujuh hak akses SIPUHH di Pulau Sipora dan delapan PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) yang sedang mengajukan hak akses SIPUHH di Pulau Sipora, Pagai Selatan.Ia mengatakan, areal hutan yang diajukan masyarakat dari sisi status tidak masuk ke dalam areal kawasan hutan negara karena tidak berkaitan dengan hutan produksi, hutan konservasi, maupun hutan lindung. Namun di areal itu ada hutan yang tumbuh alami.“Kawasan APL itu bukan ranah kami, tetapi karena di atas tanah itu ada tegakan hutan yang tumbuh alami, maka diperlukan Hak Akses SIPUHH untuk pemilik lahan yang akan mengelola kayunya, agar hak-hak negara bisa dipungut dari situ. Di hutannya itu ada potensi yang harus dia bayar ke negara setiap menumbangkan kayu,” katanya.Sementara di Siberut Selatan, kegusaran Aman Boroi Ogok bukan tanpa alasan, pada tahun 2021 masyarakat Mentawai khususnya di Pulau Siberut dikejutkan dengan beredarnya rencana perizinan  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau yang dulu dikenal dengan istilah HPH PT. Bumi Alam Sikerei.Rencana konsesi perusahaan itu meliputi lima desa yakni Desa Madobak dan Matotonan di Siberut Selatan, Desa Katurei dan Taileleu di Siberut Barat Daya, dan Desa Saliguma di Siberut Tengah. Luas konsesi 44.907,21 hektar.Selain itu sekelompok orang yang didukung perusahaan tersebut gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Meski ada beberapa kelompok masyarakat di Mentawai yang gencar melakukan penebangan hutan, tapi ada juga penolakan yang mereka lakukan.Dalam catatan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat Mentawai termasuk hutan yang terangkum di dalam buku berjudul “yang terus di garis lurus”, menyebutkan pada tahun 1971 di Pulau Sipora pernah beroperasi perusahaan kayu PT Bhara Union, pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 43.000 hektar.Kehadiran perusahaan kayu ini ditentang masyarakat di Sipora karena mengklaim tanah adat milik mereka masuk dalam wilayah HPH. Puncak penolakan masyarakat terjadi pada tahun 1997 di Desa Bosua (Sipora), mereka menyandera Syarif Erijon, manajer lapangan Bhara Union. Pasca penyanderaan beberapa tokoh di Sipora diburu, ditangkap dan disiksa. Penolakan masyarakat tersebut berhasil dipatahkan oleh pihak perusahaan. Pada 2005 izin perusahaan itu tidak diperpanjang oleh Kementerian Kehutanan.Terbaru perlawanan juga digalang mahasiswa Mentawai yang belajar di Padang sepanjang 2021 hingga 2022. Mereka melakukan aksi demontrasi ke kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Barat untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap izin eksploitasi hutan yang diberikan oleh pemerintah.Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai mengatakan ancaman eksploitasi hutan Mentawai akan selalu terjadi sepanjang pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin eksploitasi hutan tidak mau mendengar seruan masyarakat Mentawai.Di sisi lain, peluang untuk mempertahankan wilayah adat maupun hutan adatnya sudah diakomodir melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keberadaan perda tersebut membuat posisi masyarakat adat Mentawai terhadap wilayah adatnya lebih kuat dengan asumsi mereka mengelola wilayah adatnya sesuai kearifan lokal yang dimiliki bukan eksploitatif.“Namun persoalannya belum semua wilayah adat yang dimiliki masyarakat Mentawai ditetapkan oleh Bupati menjadi wilayah adat,” ujar Rifai.*
0 Comments   09 June 2023
The Mentawai dream of generating electricity from bamboo failed
The Mentawai dream of generating electricity from bamboo failed
Daun bambu yang mulai tumbuh kembali di ladang Malaikat Sarogdok (67), warga Dusun Rogdok, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.Sebelumnya bambu itu telah ditebang oleh Malaikat beberapa bulan yang lalu karena mengganggu tanaman yang ada di ladangnya.“Sudah saya tebang, sebab gara-gara bambu pinang saya tertutup cahaya matahari, seluruh bambu yang ada di ladang habis,” kata Malaikat Sarogdok (67), warga Dusun Rogdok, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan pada Desember 2022.Bambu itu merupakan bahan bakar Pembangkit ListrikTenaga Biomassa Bambu (PLTBm) yang dibangun oleh pemerintah di Rogdog sejak 2017 dan baru beroperasi pada tahun 2019.Setelah beroperasi pada 2019, mesin PLTBM mulai mengalami masalah, lampu menyala dan padam tidak menentu. Sekira 2020, pembangkit yang awalnya diproyeksikan dari tenaga bambu diganti dengan solar.Warga yang sudah patah semangat memutuskan menebang bambu yang sebelumnya mereka tanam di ladang masing-masing. Selain karena tidak ada yang membeli, pokok bambu yang mulai menyebar di ladang menjadi penghalang tanaman warga yang sebelumnya ditanam seperti durian, pinang, pisang dan tanaman lain.Malaikat mendapat bibit bambu dari pengelola PLTBm yang didatangkan dari Jawa, jumlahnya bervariasi, ada yang mendapat 100 bibit ada juga yang lebih. Ia sendiri mendapat bibit sebanyak 100.Sebelum bambu yang ditanam warga dapat dipanen, PLTBm menggunakan bambu lokal yang ada di Siberut. Meski membutuhkan 1 ton lebih tiap bambu untuk menyalakan mesin namun pasokan bambu yang diberi warga tidak kurang.Dengan harapan mendapat penerangan, mulailah ia menanam bambu di sela-sela tanaman yang ada di ladangnya. Selang dua tahun bambu itu makin besar. Ketika bambu sudah dapat dipanen, PLTBm sudah menghentikan pembelian bambu yang dulu Rp700 per kg sebab bahan bakar mesin diganti dengan solar.“Sekarang tidak ada lagi, tinggal tunggulnya lagi yang mulai tumbuh lagi,” ujarnya.Pada awal menyala, Malaikat bersama warga lain di Rogdok punya harapan besar selain mendapatkan penerangan pada malam hari juga membantu pekerjaan lain yang memakai alat bertenaga listrik.Hal yang sama juga terjadi di Desa Saliguma, Mateus Sakubou (47), salah seorang warga Saliguma menyebutkan, pada awal beroperasi bahan bakar yang dipakai pada PLTBm di Saliguma adalah kayu yang dipotong kecil-kecil dengan ukuran panjang sekira 8 cm dan lebar 3 cm. Warga cukup terbantu saat itu karena mendapat pendapatan tambahan sebab potongan kayu dibeli Rp700 per kg yang semula hanya Rp300.Namun operasional PLTBm hanya dapat bertahan sekira sebulan sejak diresmikan sebab setelah itu mulai menyala tidak normal.“Listrik menyala selama 2 jam kemudian tiba-tiba padang, selang 1 jam atau 2 jam kemudian setelah padam, menyala kembali, begitu seterusnya,” katanya.Menurut informasi yang didapat Mateus dari teknisinya menyebutkan beberapa bagian mesin rusak sehingga listrik tidak dapat menyala.Cacahan kayu siap jual yang dimiliki warga tidak laku yang membuat mereka dua kali frustasi, pertama listrik tidak menyala, kedua kayu cincang tidak dibeli.Bambu yang sempat ditanam oleh Mateus kini dibabat habis karena merusak bagi tanaman lain. “Bukan hanya saya juga warga lain mulai menebang bambu itu karena tidak laku lagi dan mengganggu tanaman kami yang ada  sebelumnya,” kata Mateus.Soal kayu cacahan buat bahan bakar mesin, Rupiella Samonganrimau paling kecewa."Ada 10 ton kayu yang saya cincang bersama suami tidak laku, kini sudah membusuk dan sebagian hanyut, kami benar-benar rugi akibat listrik biomassa bambu ini (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bambu), rugi tenaga, waktu dan uang,” kata Rupiella Samonganrimau, salah seorang warga Dusun Silabok Abak, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat, 2 Desember 2022.Ibu rumah tangga berusia 40 tahun ini menumpahkan kekesalannya sebab pendapatan yang diharapkan dari menjual kayu yang telah dicincang kepada pihak Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bambu (PLTBm) sirna karena pihak pengelola tidak mau membeli kayu yang telah diolah masyarakat sebab pembangkit berhenti beroperasi pada 2020 dengan menggunakan bambu atau kayu. Alasannya sederhana, mesin rusak sehingga bahan bakar yang awalnya menggunakan bambu diganti dengan solar.Pada awal PLTBm beroperasi pada 2019 kayu yang mereka cencang masih dibeli dengan harga Rp700 per kilogram. Sekitar dua bulan berjalan mulailah kayu yang diolah warga tidak dibeli lagi. Sementara listrik PLTBm yang beroperasi di Desa Saliguma tidak menyala dengan lancar.“Terkadang saat hidup selama 2 jam, tiba-tiba listrik mati, kemudian beberapa jam kemudian menyala kembali begitu seterusnya, listrik yang kami harapkan menyala dengan normal tidak kami nikmati,” ujar Rupiella.Menurut Kepala Dusun Silabok Abak Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai, Muksin Sakorokoinan, pengelolaan listrik sangat mengecewakan sebab sering mati dan menyala tidak teratur. “Banyak peralatan elektronik kami rusak seperti penanak nasi, televisi dan lainnya,” ujarnya.November 2021 Operasional PLBm TerhentiMegaproyek ini diklaim sebagai yang pertama berbahan bakar bambu di Asia Pasifik dengan biaya pembangunan hibah dari Amerika sebesar 12,4 juta USD.  Dengan menggunakan teknologi dari India, proyek PLTBm Bambu Siberut mulai diluncurkan Maret 2017 dengan kontraktor pelaksana PT. Clean Power Indonesia (CPI) yang menggandeng PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) sebagai kontraktor dan PT. Indopower International untuk konsultan penyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UKL/UPL) serta Ekologika sebagai konsultan feedstock, pembibitan dan penanaman bambu.Direktur Perusahaan Daerah Mentawai, Hendrikus Erik Saurei yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Unit PLTBm Bambu Siberut mengatakan, pada 2018 setelah dibangun ada masa empat bulan pembangkit tidak disentuh, selama itu kemudian Bappenas turun tangan. Setelah Bappenas mengambil ahli baru mulai dioperasikan.Akhir 2018 pembangkit menyala berbahan baku bambu dan kayu. Selain kayu dan bambu pembangkit itu juga menggunakan solar. Solar itu berfungsi memanaskan mesin pada saat pertama kali dinyalakan sebab mesin hanya beroperasi selama 6 jam sehari, yakni pukul 18.00 WIB sampai jam 00.00 WIB. Setelah mesin hidup secara normal baru dimasukkan bambu sebagai bahan bakar utama.“Kita maunya 24 jam sebab dari segi biaya cukup murah sebab saat memanaskan mesin pembangkit itu butuh BBM yang cukup banyak. Solar harus kita datangkan hanya untuk menghidupkan, butuh 100 liter pemancing pertama. Setelah gas keluar dari bambu dari hasil pemanasan keluar baru mesin otomatis mesin solar mati,” ujarnya.Setelah melalui serangkaian uji coba hampir setahun, PLTBm diresmikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 17 September 2019. Kapasitas pembangkit Plant Saliguma, 250 Kilo Watt (KW), Plant Madobag 303 KW, dan Plant Matotonan 350 KW masing-masing menyuplai listrik kepada 388 Kepala Keluarga (KK) di Saliguma, 468 KK di Madobag, dan 245 KK di Matotonan. Tiap rumah warga mendapat listrik kapasitas 450 VA.Saat uji coba hingga resmi beroperasi, PLTBm sempat menggunakan bambu untuk bahan bakar pembangkit di Matotonan dan Madobag serta cacahan kayu di Plant Saliguma. Bambu dan kayu kering yang sudah dipotong kecil dibakar oleh mesin sehingga tercipta gas yang disaring menjadi bahan bakar generator listrik. Mesin diesel solar digunakan sebagai ‘pemancing’ untuk menghidupkan mesin gas.Namun mesin gas ini sering kali bermasalah. Hendrikus Erik Saurei mengatakan, meskipun mesin hidup, namun saat disinkronkan untuk mengalirkan arus ke masyarakat, sering kali mati dan arusnya tidak stabil.Menurut dia, kerusakan mesin seringkali menjadi persoalan pengelola PLTBm sebab untuk perbaikannya membutuhkan teknisi yang harus dididik langsung oleh tenaga ahli dari India. Belum lagi masalah suku cadangnya yang sulit ditemukan.“Kami pernah bawa barang ke toko-toko di Padang, kami tidak temukan kemudian mereka bilang ada di Pekanbaru, kami cari ini merk India tidak ada tapi kalau cari merk Jerman atau Jepang, ada,” kata Erik kepada Selasa 5 Desember 2022.Menurut Erik serapan listrik dari masyarakat juga rendah. Seperti di Matotonan, daya serap masyarakat hanya 11 kwh dari 150 kwh.”Di Madobag, ada kapasitas 300 kWh tapi daya serap 28 kWh. Di Saliguma daya 250 kWh dengan serapan sekitar 22 sampai 24 kWh,” katanya.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga terbebani anggaran mensubsidi PLTBm ini. Tahun pertama pada 2019, mereka alokasikan Rp4 miliar, tahun kedua Rp6 miliar dan tahun ketiga Rp2 miliar. Dana ini adalah subsidi bukan penyertaan modal sebab status  pembangkit ini milik Bappenas diserahkan kepada Pemda Mentawai untuk dikelola.“Namun ketika itu Pemda Mentawai tidak dapat mengelola secara langsung pembangkit ini, mereka harus mencari pihak lain untuk mengelola alat ini maka ditunjuklah perusahaan daerah untuk melakukan hal itu,” jelasnya.Dana subsidi itu hanya operasional yakni membeli bahan baku, gaji karyawan dan menyalakan mesin tidak termasuk biaya perawatan. Erik mengatakan ketika ada bagian mesin yang rusak, menggantinya tidak gampang karena mesinnya dari India dan itu mahal. Masalah kedua anggaran untuk mengganti sparepart itu tidak ada, karyawan yang bekerja belum mampu melakukan penggantian sparepart ketika mesin mengalami gangguan harus mendatangkan orang luar yang butuh biaya.Akhirnya yang terjadi adalah ketika satu mesin rusak sebagian alatnya diambil untuk memperbaiki mesin lain, begitu seterusnya hingga seluruh mesin berhenti total. Banyaknya persoalan yang mendera PLBm itu menyebabkan pembangkit listrik tenaga biomassa bambu di Pulau Siberut berhenti beroperasi sejak November 2021.Tahun 2022 pemda tidak memiliki anggaran sehinga tidak mau memberi subsidi sementara PLTBm tidak memiliki dana mengoperasikan mesin.Erik kemudian memilih mengundurkan diri sebagai Direktur PLTBm Siberut pada Januari 2022.“Tanggal 4 Januari 2022 saya buat surat pengunduran diri mengembalikan wewenang ke pemda,” kata Erik.Setelah dirinya mengundurkan diri, ia masih diajak dalam pembicaraan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia soal listrik. Erik kemudian dikontak oleh PLN Sumbar untuk membahas persoalan kelanjutan listrik bagi masyarakat.Pemda Mentawai yang saat itu dihadiri Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake bersama Erik Saurei sepakat dengan dengan general manajer PLN Sumbar untuk melanjutkan layanan listrik.PLN Sumbar kemudian datang dengan mesin sendiri dan menyalakan listrik namun statusnya sementara pada 2022. Mereka tidak menggunakan mesin milik PLTBm Siberut.
0 Comments   09 June 2023
No posts

This person hasn't created any posts yet.